Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah

Siska, Dianti (2026) Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Lembaga Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Syariah. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. COVER & ABSTRAK SKRIPSI DIANTI SISKA.pdf - Published Version Download (105kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I SKRIPSI DIANTI SISKA.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (BAB IV, Penutup) 03. BAB IV SKRIPSI DIANTI SISKA.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka Skripsi Dianti Siska.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (Skripsi Full Text) 05. SKRIPSI FULLTEXT DIANTI SISKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (843kB) | Request a copy

Abstract

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan telah berkembang pesat di Indonesia, termasuk perluasan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani berbagai sengketa ekonomi syariah. Namun, kepailitan berbasis akad syariah hingga kini masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Niaga sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar penyelesaiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Urgensi Pengadilan Agama sebagai Lembaga Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasikan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa kepailitan ekonomi syariah. Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum dalam hukum positif. Hasil dari penulisan ini bahwa kewenangan peradilan agama telah berkembang luas hingga mencakup sengketa ekonomi syariah, namun kepailitan syariah masih belum diatur jelas sehingga tetap ditangani Pengadilan Niaga. Karena itu, regulasi perlu diperbarui agar kepailitan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidaksinkronan antara UU Kepailitan dan UU Peradilan Agama menimbulkan disharmoni regulasi sehingga kepailitan syariah belum tertangani sesuai karakter syariahnya. Karena itu, harmonisasi hukum diperlukan agar kewenangan kepailitan syariah menjadi jelas dan selaras dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Harmonisasi kewenangan kepailitan syariah dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang eksplisit, peningkatan kompetensi hakim, optimalisasi koordinasi antar-lembaga, serta sosialisasi publik yang terpadu agar penyelesaian sengketa kepailitan syariah berjalan lebih efektif, konsisten, dan sesuai prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item