Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Karena Wanprestasi Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S-2022-Pn Pdg Pada Pengadilan Negeri Padang)

Lestari, Rica (2026) Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Karena Wanprestasi Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S-2022-Pn Pdg Pada Pengadilan Negeri Padang). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (811kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (277kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (408kB)
	Text (Thesis Fulltext) Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK meskipun ditujukan kepada Pejabat, seringkali bersentuhan dengan kepentingan pribadi seorang pegawai terkait pengelolaan keuangan negara/daerah atau bersentuhan dengan kepentingan pihak ketiga, terutama jika terjadi perikatan perdata antara pemerintah dengan pihak ketiga. Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya memberikan tugas kepada PPK untuk mengendalikan kontrak agar kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Artinya, PPK bertanggung jawab atas keabsahan, kelengkapan serta pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak jarang tindakan hukum pejabat pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan dalam pelaksanaan kontrak menimbulkan sengketa perdata sebagaimana terjadi dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S-2022-PNPdg. Tujuan penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pejabat pembuat komitmen dalam hal wanprestasi atas kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, kedua untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan yang menghukum pejabat pembuat komitmen untuk membayar ganti rugi kepada penyedia berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor 22/PDT.G.S-2022-PN PDG Pada Pengadilan Negeri Padang. Hasil penelitian: Pertama, tindakan yang dilakukan PPK dalam melakukan tindakan pemotongan nilai kontrak sebesar Rp222.973.500,00 untuk disetorkan ke kas daerah merupakan tindakan yang dilakukan sebagai pejabat administrasi negara yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya. PPK tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi Negara, khususnya akuntabilitas dalam penggunaan keuangan Negara. Sementara itu, dalam hubungan kontraktual, PPK bertindak mewakili pemerintah sebagai subjek hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan sebagai PPK menimbulkan akibat hukum perdata bagi pemerintah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai badan hukum publik. Kedua, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu secara sukarela dan secara paksa dengan jalan eksekusi. Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah tidak bisa serta merta secara langsung membayarkan ganti rugi kepada pihak penggugat. Pemerintah Daerah terikat dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yaitu harus melalui APBD. Eksekusi Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S-2022-PNPdg yang menghukum PPK untuk membayar ganti rugi kepada penyedia sebesar Rp222.973.500,00 belum dilakukan. Adanya larangan peletakan sita atas aset Pemerintah Daerah yang menjadi sengketa, mengakibatkan upaya pihak penggugat terhenti sampai dengan penetapan pemberian peringatan (aanmaning) kepada pihak Pemerintah Daerah, sehingga penggugat hanya dapat menunggu iktikad baik dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Actions (login required)

View Item