Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Baca Tulis Alquran Bagi Para Siswa

Reshy, Gusniva (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Baca Tulis Alquran Bagi Para Siswa. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER & ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (582kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (419kB)
	Text (Skripsi Full Text Gusniva Reshy_2010831005) Skripsii Full Text Gusniva Reshy_201831005.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Studi ini adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Baca Tulis Alquran bagi para siswa di Kenagarian Talu, Kecamatan Talamau. Studi dilatar belakangi dari fenomena secara formal peraturan ini masih berlaku, namun dalam praktiknya tidak lagi dijadikan sebagai acuan, terutama dalam penggunaan sertifikat baca tulis Alquran sebagai syarat kelulusan atau masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini terjadi dalam kurun waktu empat sampai lima tahun ke belakang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus eksplanatori. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan milik George Edward III yang mencakup empat indikator kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, diantaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, terdapat ketidaksesuaian antara klaim pihak pemerintah daerah yang menyatakan kebijakan masih berlaku, berbeda dengan realitas di lapangan yang memperlihatkan sertifikat baca tulis Alquran tidak lagi menjadi syarat wajib bagi siswa. Penyebab hambatan utama berasal dari komunikasi yang tidak konsisten dan kurangnya komunikasi dua arah. Dari aspek sumber daya, jumlah tenaga pendidik mencukupi tetapi kualitasnya masih rendah. Pada disposisi pelaksana, terdapat komitmen namun terhalang faktor teknis dan kurangnya dukungan sebagian orang tua. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, pelaksanaan lemah karena tidak adanya SOP yang jelas serta minimnya evaluasi berkala dari pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item