Perlindungan Hukum Perpindahan Data Pribadi Antar Platform Pada Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Perpektif Prinsip Iktikad Baik

Palma, Alvon Kurnia (2026) Perlindungan Hukum Perpindahan Data Pribadi Antar Platform Pada Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Dalam Perpektif Prinsip Iktikad Baik. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (530kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (763kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus.pdf - Published Version Download (799kB)
	Text (Full Text) Full Disertasi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Perlindungan hukum perpindahan data pribadi adalah salah satu bentuk pemrosesan data pribadi berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Perpindahan data antar platform e-Commerce dapat melalui join controller dan transfer data didalam maupun keluar wilayah Indonesia. Perpindahan data pribadi harus sah dan sesuai dengan prinsip pemrosesan data agar berlangsung sesuai dengan prinsip iktikad baik. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui legalitas perpindahan data antar platform dan merefleksikan dan membangun kerangka hukum berbasis infomasi dan teknologi yang berbasis pada prinsip iktikad baik. Metode penelitian dalam disertasi ini adalah yuridis normatif yang mengunakan bahan primer, sekunder dan tersier. Banyak peraturan perundang-undang transaksi elektronik yang bersinggungan perdagangan melalui sistem elektronik (e-Commerce) yang dipergunakan dan dibantu dengan kamus-kamus yang memberikan definsi fix tentang suatu hal yang berkaitan dengan perpindahan data pribadi. Pertanyaan penelitian disertasi ini adalah bagaimana legalitas perpindahan data pribadi data subjek dari satu platform ke platform e-Commerce lainnya sebagai pelaksanaan prinsip iktikad baik dan bagaimana konsep prinsip iktikad baik dapat tercermin dalam perlindungan data pribadi dalam rangka pembangunan hukum berbasis IT. Temuan pertama dari hasil penelitian disertasi ini adalah platform mengunakan Privasi notice untuk melegitimisi pemrosesan data yang seharusnya didasari oleh persetujuan pemrosesan data sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU PDP dan tanpa adanya perjanjian join controller yang dirumuskan oleh para pengendali data melalui narahubung yang disepakati oleh masing-masing pengendali data sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU PDP. Temuan kedua adalah pembangunan hukum berbasis informasi dan teknologi berdasarkan prinsip iktikad baik adalah dalam bentuk adanya pemeringkatan perpindahan data saat pemrosesan data pribadi yang meliputi adanya tools dua tahap, peranan advokat dan kelembagaan memastikan negara penerima memiliki standar yang memadai dalam pelindungan data

Actions (login required)

View Item