Faktor Kegagalan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom

Erman, Episabri (2019) Faktor Kegagalan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover+abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 Pendahuluan) 2. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (462kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1 Penutup) 3. BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (263kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Erman) 5. Skripsi Full Erman.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Faktor Kegagalan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom memperlihatkan bahwa, adanya berbagai penghambat untuk daerah tersebut mendapatkan status sebagai Daerah Otonomi Baru di Riau. Pada dasarnya persoalan yang jadi penghambat tersebut ialah, persoalan regulasi yang berkepanjangan dan sekaligus ada upaya dari Kabupaten Bengkalis menghalangi Kecamatan Mandau. Unsur politik tidak terelakkan dengan mempengaruhi elit-elit yang notabenenya pejuang Kecamatan Mandau ini dengan berbagai posisi jabatan guna untuk membungkam aktor-aktor pejuang pemekaran tersebut. Kecamatan Mandau merupakan sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga pada usulan pemekaran daerah ini terjadi tarik ulur antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang menginginkan pemekaran tersebut. Usulan pemekaran ini sudah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1997, proses memanas puncaknya pada tahun 2007 hingga saat ini. Penelitian berbasis metode kualitatif deskriptif ini di lakukan untuk mendeskripsikan Faktor Kegagalan Pemekaran Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Menjadi Daerah Otonom. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, baik secara politik, ekonomi dan sosial-budaya. Ketiga aspek tersebut, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan administrasi, terhalang oleh sebagai sumber pendapat kabupaten induk serta hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan lokal. Kata Kunci : Pemekaran, Aktor, Daerah Otonom

Actions (login required)

View Item