PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA PADA PEKERJAAN BERISIKO TINGGI DI INDONESIA

Qurratul, Hilma (2026) PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA PADA PEKERJAAN BERISIKO TINGGI DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (250kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (599kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (138kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perkembangan teknologi dalam proses produksi membuat risiko kecelakaan kerja semakin tinggi, terutama pada pekerjaan yang memiliki tingkat bahaya besar. Di Indonesia, perlindungan keselamatan kerja bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan pekerja. Namun, aturan ini sudah berumur lebih dari lima puluh tahun dan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan industri modern. Sehingga menimbulkan sejumlah persoalan hukum mendasar, khususnya tidak adanya klasifikasi risiko yang membedakan standar keselamatan bagi sektor-sektor pekerjaan berbahaya. Kedua persoalan ini menyebabkan norma perlindungan yang berlaku menjadi tidak responsif terhadap perkembangan industri modern dan karakteristik bahaya di masing-masing sektor. Sehingga penelitian ini membahas dua persoalan utama, yaitu: (1) bentuk perlindungan keselamatan kerja dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, dan (2) bentuk pertanggungjawaban pemberi kerja dalam hukum administratif terhadap pekerja pada pekerjaan berisiko tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan keselamatan kerja dan pendekatan empiris melalui kajian terhadap kasus kecelakaan kerja pada sektor berisiko tinggi guna melihat implementasi dan efektivitas pengaturan tersebut di lapangan. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana aturan tersebut mampu memberikan perlindungan nyata, terutama pada sektor dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU 1/1970 hanya memuat kewajiban dasar bagi pemberi kerja untuk menjaga keselamatan, namun belum menyediakan pengaturan yang secara eksplisit bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja. Undang-undang ini juga belum membedakan tingkat risiko antar sektor pekerjaan, sehingga standar keselamatan diberlakukan sama untuk seluruh bidang, termasuk sektor berbahaya seperti pertambangan, konstruksi, migas, dan industri kimia. Karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk membahas bagaimana pembaruan aturan keselamatan kerja yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi industri saat ini, serta memperjelas bentuk pertanggungjawaban hukum agar perlindungan pekerja dapat berjalan lebih efektif. Kata Kunci: keselamatan kerja, perlindungan hukum, pertanggungjawaban administratif, pekerjaan berisiko tinggi, hukum ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item