Kegagalan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Pantai Padang Ke Pasar Kuliner Pantai Padang Tahun 2025

Al Islam, Muhammad Sheif (2026) Kegagalan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Pantai Padang Ke Pasar Kuliner Pantai Padang Tahun 2025. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (BAB IV) BAB iv.pdf - Published Version Download (36kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan bibir Pantai Padang ke Pasar Kuliner Pantai Padang merupakan upaya Pemerintah Kota Padang dalam menata ruang publik dan kawasan wisata. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan kebijakan relokasi PKL ke Pasar Kuliner Pantai Padang agar kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan kerangka teori kegagalan kebijakan Bob Hudson, David Hunter, dan Stephen Peckham yang meliputi indikator 1) ekspektasi yang terlalu berlebihan, 2) implementasi dalam pemerintahan yang tersebar, 3) perancangan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai, dan 4) ketidakpastian siklus politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan relokasi disebabkan oleh lemahnya perumusan kebijakan sejak awal yang tidak didukung oleh desain dan data empirik yang memadai, koordinasi antar instansi yang kaku, minimnya partisipasi kelompok sasaran dan unsur pentahelix, serta ketidakberlanjutan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan daerah. Temuan ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik yang belum berbasis bukti, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.

Actions (login required)

View Item