PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP KASUS PENAHANAN IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PADANG

Givo Romeo, Aritof (2026) PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP KASUS PENAHANAN IJAZAH PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (276kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (479kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap penahanan ijazah pada satuan pendidikan sekolah menengah atas negeri 12 Padang dalam perspektif asas pelayanan yang baik. Fokus penelitian ini diarahkan pada mekanisme pengawasan Ombudsman, bentuk maladministrasi penahanan ijazah, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi lapangan dan wawancara dengan pihak Ombudsman serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman belum melaksanakan sesuai fungsi pengawasan dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan laporan, klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta pemantauan tindak lanjut penyelesaian laporan. Dalam praktiknya, Ombudsman lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan koordinatif dibandingkan penerbitan rekomendasi formal, dengan tujuan mendorong penyelesaian permasalahan penahanan ijazah secara cepat dan tanpa konflik berkepanjangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penahanan ijazah oleh satuan pendidikan umumnya dilatarbelakangi oleh tunggakan pembayaran iuran komite sekolah. Praktik tersebut merupakan bentuk maladministrasi karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen negara dan hak peserta didik yang tidak dapat dijadikan alat tekanan atas kewajiban administratif. Meskipun telah terdapat larangan penahanan ijazah secara normatif, implementasinya di tingkat satuan pendidikan masih belum berjalan optimal. Selain itu, pelaksanaan pengawasan Ombudsman masih menghadapi kendala, khususnya dalam aspek pemeriksaan yang belum sepenuhnya menyeluruh. Pemeriksaan cenderung difokuskan kepada pihak terlapor tanpa disertai pendalaman keterangan dari siswa atau orang tua siswa yang berhak atas ijazah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakberpihakan dan belum sepenuhnya mencerminkan asas tidak memihak serta asas ketidakberpihakan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pemeriksaan yang lebih objektif dan komprehensif menjadi hal penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Ombudsman di bidang pendidikan.

Actions (login required)

View Item