PELAKSANAAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Calvin, Danovand (2019) PELAKSANAAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover baru.pdf - Published Version Download (192kB) | Preview
Preview	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I.pdf - Published Version Download (619kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV (Penutup)) BAB IV.pdf - Published Version Download (186kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (121kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak terhadap saksi atau korban termasuk hak mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan. Seringkali para korban tidak mengetahui adanya dan langkah dalam mendapatkan bantuanhak rehabiltiasi Psikologis bagi tindak pidana perkosaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Hak Rehabilitasi Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Wilayah Hukum Polres Sijunjung). Rumusan masalah dalam penelitian adalah1) Bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi psikologis atas korban tindak pidana perkosaan di tingkat penyidikan oleh LPSK di Wilayah Hukum Polres Sijunjung, 2) Apa kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberian rehabilitasi psikologis terhadap korban tindak pidana perkosaan 3) Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksaan hak korban dalam mendapatkan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan masih kurang maksimal dalam pelaksaannya. Koordinasi LPSK antara kepolisian dengan LBH kota Padang telah terlaksana cukup baik. Pelaksanaan bantuan hak rehabilitasi mengalami kendala- kendala yaitu terutama sekali dalam proses penyidikan penyidik tidak menghadirkan psikolog pada pemeriksaan bagi korban ini. Akibatnya penyidik kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan saksi korban. Hal tersebut menyebabkan kasus tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu, diharapkan kepada penyidik pada tahap penyidikan mengetahui kondisi psikis dan memberi saran terhadap rehabilitasi korban. Selain itu perlunya kesungguhan pihak korban dalam melaksanakan rehabilitasi ke Rumah Sakit terkait.

Actions (login required)

View Item