Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berada Di Kawasan Lahan Sawah Dilindungi Di Kota Padang

Nisa, Nurul Aulia (2026) Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berada Di Kawasan Lahan Sawah Dilindungi Di Kota Padang. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (41kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (662kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Alih fungsi lahan sawah produktif menjadi non-pertanian di Kota Padang menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan daerah, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan LSD di Kota Padang, sistem pengendalian peralihan hak atas tanah di kawasan tersebut untuk mencegah konversi, serta prosedur spesifik pendaftarannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, serta didasarkan pada kerangka Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan LSD di Kota Padang didominasi oleh pendekatan terpusat (top-down) dari Kementerian ATR/BPN, yang menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi dengan data tata ruang daerah. Mekanisme pengendalian peralihan hak berjalan melalui filter berlapis di mana Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjalankan fungsi perlindungan hukum preventif melalui verifikasi ketat (due diligence), pencantuman klausul pengikat dalam akta, dan otoritas penolakan pendaftaran. Lebih lanjut, proses pendaftaran peralihan hak di kawasan LSD berbeda secara fundamental dari prosedur biasa karena menekankan fungsi publik pendaftaran tanah, yang mewajibkan kepatuhan terhadap UU PLP2B dan pembubuhan notasi permanen pada sertifikat. Disimpulkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan mekanisme pengendalian telah tersedia, efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh belum optimalnya integrasi data spasial antar-lembaga dan kuatnya tekanan ekonomi pasar properti, yang mengancam kepastian hukum dalam perlindungan lahan pertanian.

Actions (login required)

View Item