Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Terhadap Pembangunan Perumahan di Kota Padang

Anita, Dwi (2012) Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Terhadap Pembangunan Perumahan di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 Dwi Anita 0810111047.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Padang oleh penanam modal harus melalui prosedur izin lokasi. Izin lokasi di berikan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kepada pemohon iziz lokasi dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberi izin lokasi bertujuan untuk mengarahkan lokasi penanaman modal agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan sekaligus sebagai pelaksanaan perolehan tanah serta pemanfaatan tanah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian izin lokasi, kendala-kendala serta pengawasan yang dilakukan dalam hal penerbitan izin lokasi tersebut. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data-data yang digunakan dalam penulisan diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemberian izin lokasi oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Kota kepada penanam modal diawali dengan adanya permohonan izin lokasi yang diajukan ke Dinas Tata Ruang dan Tata Kota. Dinas Tata Ruang akan menerbitkan izin lokasi apabila syarat-syarat yang ditentukan telah diditentukan dipenuhi. Kendala utama yang dihadapi oleh pemohon izin lokasi adalah biaya yang terlalu besar dan prosedur yang berbelit-belit. Pengawasan dalam penerbitan izin lokasi dilakukan oleh BPN yaitu proses perolehan hak atas tanah sampai peralihan hak atas tanah dari penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa, pemberi izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Kota berdasarkan kepada rencana tata ruang dan tata wilayah serta didasarkan kepada pertimbangan teknik pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan status tanah.

Actions (login required)

View Item