PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM WARALABA PADA ODIVA PEKANBARU

Ariani, Mutia (2012) PELAKSANAAN PERJANJIAN SISTEM WARALABA PADA ODIVA PEKANBARU. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum Reguler Mandiri 2012 Mutia Ariani 08101132270.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis di mana pihak pertama yang disebut pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (franchisee) untuk memakai atau menggunakan merek/hak kekayaan intelektual (HAKI) guna mendistribusikan barang dan/atau jasa dengan pembayaran fee. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian sistem waralaba antara franchisor sebagai pemberi waralaba dan franchisee sebagai penerima waralaba; (2) Perlindungan apa saja yang diberikan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba untuk kedua belah pihak; (3) Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian sistem waralaba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer serta penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Pengolahan data menggunakan proses editing, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu dengan menilai data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan logika sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Waralaba merupakan suatu perikatan atau perjanjian antara dua pihak. Perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian bisnis waralaba merupakan perjanjian baku timbal balik (standard contract). Pada waralaba Odiva Pekanbaru, perjanjian bakunya berbentuk Standard Operational Procedure (SOP). Dalam pelaksanaannya, perjanjian sistem waralaba pada Odiva Pekanbaru belum berjalan mulus atau belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Namun demikian, pemberian dukungan (support) serta kerja sama antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) masih tetap terlaksana dengan baik. (2) Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum bagi para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Hal ini karena perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak terkait hak-hak masing-masing. (3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian sistem waralaba antara franchisor dan franchisee antara lain adanya ketidakkonsistenan dari pihak franchisor dalam pengiriman barang (VCD dan DVD) yang mengalami cacat produk.

Actions (login required)

View Item