Implikasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2010

Hanura, Berry (2012) Implikasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2010. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2012 Berry Hanura 0810112492.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Laporan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, BPK memberikan opini mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. Hasil pemeriksaan BPK berimplikasi pada temuan-temuan yang diperoleh dalam proses audit, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi laporan BPK terhadap hasil pemeriksaan APBD Sumatera Barat serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder berupa literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis untuk menarik kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi laporan BPK terhadap pemeriksaan APBD Tahun 2010 menjadi acuan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya serta memengaruhi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2011. Selain itu, hasil pemeriksaan juga dapat menimbulkan implikasi hukum berupa tindakan administratif, perdata, maupun pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum. Temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rekomendasi dari BPK dan DPRD. Upaya yang dilakukan meliputi langkah administratif, langkah keuangan, serta tindakan jangka pendek dan jangka panjang guna memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Actions (login required)

View Item