Pelaksanaan Pencalonan Kepala Daerah Dari Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Putra, Riki Endika (2012) Pelaksanaan Pencalonan Kepala Daerah Dari Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2011 Riki Endika Putra 06940091.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memilih secara langsung wakil-wakil yang akan menjalankan serta menyalurkan aspirasi politik mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, ketentuan ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah masyarakat. Kehadiran calon perseorangan dalam Pemilukada membawa pengaruh yang cukup signifikan. Kebijakan ini memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat di luar calon yang diusung partai politik, sehingga diharapkan dapat menghadirkan calon yang lebih netral dan sesuai dengan harapan pemilih. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terlihat pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010, di mana pasangan calon perseorangan turut berpartisipasi dan memberikan warna baru dalam proses demokrasi lokal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme pelaksanaan pencalonan kepala daerah dari calon perseorangan pada Pemilukada Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2010; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi calon perseorangan dalam Pemilukada tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk menganalisis permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami beberapa kendala, terutama terkait persyaratan administratif. Salah satu kendala utama adalah kewajiban memperoleh dukungan minimal sebesar 5% dari jumlah penduduk, yang menjadi hambatan signifikan bagi calon perseorangan untuk dapat maju dalam Pemilukada.

Actions (login required)

View Item