PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK KAUM DI KANAGARIAN CUPAK KABUPATEN SOLOK

VERONICA LOEDY, FAIZAH (2012) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK KAUM DI KANAGARIAN CUPAK KABUPATEN SOLOK. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi fulltext) OK S1 Hukum 2012 Faizah Veronica Loedy 06940023.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pendaftaran tanah perlu dilakukan untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang tetap. Sertifikat tanah tersebut memiliki arti dan peranan penting bagi pemegang hak, terutama sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Hal ini juga berlaku terhadap tanah milik kaum di Kanagarian Cupak, Kabupaten Solok, yang merupakan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya, yang diperoleh secara turun-temurun dan menjadi hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana proses pendaftaran tanah milik kaum di Kanagarian Cupak, Kabupaten Solok, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah tersebut serta solusi untuk mengatasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan melalui wawancara dengan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah milik kaum di Kanagarian Cupak dilakukan dengan cara tanah ulayat kaum dijadikan hak milik atau dilakukan pelepasan hak terlebih dahulu. Setelah itu, tanah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun faktor-faktor yang menghambat pendaftaran tanah milik kaum di Kanagarian Cupak, Kabupaten Solok, antara lain tidak adanya persetujuan dari mamak kepala waris atau anggota kaum, tidak adanya persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tidak adanya bukti kepemilikan atau tidak tercapainya kesepakatan dalam kaum. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui musyawarah dengan seluruh anggota kaum di Kanagarian Cupak serta pemberian sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah.

Actions (login required)

View Item