PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP PENANAM MODAL DALAM PENANAMAN MODAL Dl KOTA PADANG

ANATA PRAJA, RIAN (2011) PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP PENANAM MODAL DALAM PENANAMAN MODAL Dl KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (skripsi fulltext) OK S1 Hukum 2011 Rian Anata Praja 06140259.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk menarik investor, baik domestik maupun asing, agar menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal, berupa insentif dan kemudahan administrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemberian insentif dan kemudahan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (4) huruf p PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 45 Tahun 2008. Khusus untuk Kota Padang, insentif dan kemudahan penanaman modal diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan capaian dari Perda tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua perumusan masalah: Bentuk dan kriteria insentif serta kemudahan penanaman modal yang dapat diperoleh oleh penanam modal di Kota Padang. Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Padang, termasuk kelemahan-kelemahan yang terjadi. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Padang masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah penanaman modal di Kota Padang antara tahun 2007 hingga 2011, di mana sebagian besar rencana penanaman modal tidak terealisasi. Padahal, Kota Padang memiliki potensi dan peluang investasi yang cukup baik. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain: Masih lemahnya peraturan hukum untuk menjamin kepastian hak penanam modal. Lemahnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, baik dalam hal perizinan maupun non-perizinan. Kurangnya penyediaan informasi terkait potensi dan peluang penanaman modal di Kota Padang. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya minat penanam modal menanamkan modalnya di Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan peningkatan dan reformasi di bidang investasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan mendukung tercapainya pembangunan ekonomi daerah.

Actions (login required)

View Item