PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

OKTA PUTRA, WAHYUDIE (2012) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum Program Reguler Mandiri 2012 Wahyudie Okta Putra 07940056.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, negara wajib melindungi kepentingan serta hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk ketika anak berhadapan dengan konflik hukum. Saat ini, terdapat banyak anak yang menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Sebagai korban, anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, hak-hak anak sebagai korban belum sepenuhnya terpenuhi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan; (2) kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya; dan (3) upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pendampingan oleh kuasa hukum atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama persidangan; pendampingan oleh orang tua atau wali dalam kondisi tertentu saat pemeriksaan sebagai saksi dalam persidangan tertutup; pemeriksaan anak tanpa kehadiran terdakwa dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa; pengondisian suasana persidangan yang ramah anak; pengaburan identitas anak dalam pemberitaan untuk menghindari stigmatisasi; penyediaan ruang tunggu khusus bagi anak; pengawasan terhadap keselamatan anak oleh aparat kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan; serta pemberian biaya transportasi bagi anak sebagai saksi korban. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kelemahan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya keberadaan KPAI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain meningkatkan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia, mengajukan peningkatan anggaran, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Actions (login required)

View Item