ORIENTASI KOGNITIF ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP SISTEM POLITIK (Studi Pada Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Padang Periode 2009-2014)

Devalus, Alwi (2012) ORIENTASI KOGNITIF ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP SISTEM POLITIK (Studi Pada Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kota Padang Periode 2009-2014). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Fisip 2012 Alwi Devalus 05193029.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Fokus penelitian ini adalah analisis orientasi kognitif anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Padang masa jabatan 2009–2014. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik, sehingga proses pengambilan kebijakan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang bias gender. Agar dapat terlibat secara maksimal dalam politik, perempuan perlu mengembangkan pengetahuan politiknya guna mewujudkan keterwakilan suara perempuan. Oleh karena itu, orientasi kognitif atau pengetahuan politik anggota legislatif perempuan menjadi hal yang penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orientasi kognitif anggota legislatif perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Konsep yang digunakan merujuk pada orientasi politik menurut Almond dan Verba, yaitu orientasi kognitif yang mencakup pengetahuan tentang politik, peran, serta kewajiban dalam sistem politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan DPRD Kota Padang memiliki orientasi kognitif yang baik. Mereka mampu mengungkapkan pengetahuan mengenai politik secara umum, memahami sistem politik, serta peran lembaga legislatif. Selain itu, mereka juga menunjukkan pemahaman yang memadai mengenai kedudukan DPRD dalam pemerintahan daerah, serta peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

Actions (login required)

View Item