PEREMPUAN DAN POLITIK (Studi Kasus Hizbuth Tabrir Indonesia Cabang Padang Terbadap Keterlibatan Perempuan di Parlemen)

Affandi, Dasman Ashar (2009) PEREMPUAN DAN POLITIK (Studi Kasus Hizbuth Tabrir Indonesia Cabang Padang Terbadap Keterlibatan Perempuan di Parlemen). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Fisip 2010 Dasman Ashar Affandi 01193020.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Dalam satu dasawarsa ini, permasalahan gender mendapatkan perhatian khusus dari banyak kalangan, baik akademisi, agama, maupun pemerintah. Tingkat ukuran perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dikembangkan oleh beberapa lembaga, baik lokal maupun lembaga asing seperti Bank Dunia, dengan tolak ukur pembangunan dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kondisi perempuan dalam pembangunan masih tertinggal di beberapa bidang, misalnya keterlibatan perempuan dalam politik. Hal tersebut menimbulkan banyak perdebatan di kalangan akademisi, aktivis, dan kalangan agama. Kalangan tersebut kemudian mencoba meninjau kembali hal-hal dasar yang menyebabkan kondisi tersebut. Beberapa kalangan mempertanyakan ide dan teori developmentalisme sebagai tolok ukur dalam melihat kondisi perempuan, seperti Mansour Faqih dalam bukunya *Perempuan dan Pembangunan* dan *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Sebagian kalangan juga mencoba mendekonstruksi ulang hal-hal dasar dalam masyarakat yang menyebabkan kondisi tersebut, seperti Aminah Wadud dan kalangan gender yang berupaya menafsirkan ulang tentang fikih perempuan. Di sisi lain, ada pula kalangan yang melihat permasalahan perempuan bukan dari aspek tersebut, melainkan memandang bahwa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh penerapan sistem yang sudah jauh dari nilai-nilai agama, di mana nilai-nilai azali atau ketuhanan dianggap sebagai jalan keluar. Mereka (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia) menawarkan konsep Islam sebagai usaha untuk memperbaiki ketimpangan tersebut, yaitu melalui penerapan syariah Islam dengan penegakan sistem pemerintahan Daulah Islamiyah atau Khilafah (Negara Islam) sebagai sistem yang menaungi pelaksanaan syariah Islam. Upaya kalangan gender dianggap mencapai kemajuan dengan diterapkannya kuota 30% perempuan di parlemen, yang merupakan langkah untuk mengeluarkan perempuan dari kondisi marginal selama ini. Akan tetapi, menurut Hizbut Tahrir, seperti yang dikatakan juru bicaranya Ismail Yusanto, penerapan hal tersebut bukanlah jalan keluar bagi permasalahan perempuan. Permasalahan ini bukan soal jumlah, melainkan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap setiap warga negara yang dinaunginya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis mengapa Hizbut Tahrir menolak keterlibatan perempuan dalam parlemen, serta mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam politik, baik dalam lembaga perwakilan maupun lembaga negara, menurut perspektif Hizbut Tahrir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat eksploratoris. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam (menurut Hizbut Tahrir), perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik, kecuali pada posisi pemegang kekuasaan, seperti kepala negara. Dalam lembaga perwakilan Islam, Hizbut Tahrir meyakini bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, dalam sistem perwakilan di luar sistem Islam (demokrasi), setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki, berhak untuk ikut serta dalam parlemen, namun dibatasi hanya pada proses muhasabah (kontrol dan koreksi) dan syura (musyawarah), serta tidak ikut serta dalam penetapan hukum negara. Hal ini karena dalam pemahaman mereka (Hizbut Tahrir), hukum merupakan hak Allah SWT, dan khalifah menjalankannya dengan berpedoman pada Al-Qur’an, Sunnah, serta ijma sahabat.

Actions (login required)

View Item