SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

AKBAR, KHALID (2012) SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2012 Khalid Akbar 05140055.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Montesquieu, dalam bukunya "L'Esprit des Lois" (1748), yang mengikuti jalan pemikiran Fohn Locke,membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, yaitu eksekutif, legislatifdan yudikatif. Haltersebut merupakan prinsip panting dari negara hukum yaitu adanya supremasi hukum yang memilikipminan konstitusional dalam proses polilik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif{the executive oradministrative function), legislatif {legislative function) dan yudikatif{the Judicialfunction). Sistem presidensial dan sistem multi partai merupakan dua sistem yang sulit digabungkan. Tidak adanya hasil pemilu Presiden dan Wakll Presiden yang mayoritas mullak dalam legislatif ditambah dengan pembagian kekuasaan menimbulkan deadlock antara eksekutif dan legislatif. Seperti dikatakan Scott Mainwaring"The Combination ofpresidentialism and multipartism is complicated by difficulties of interparty coalition buildingin presidential democracies." Menurutnya ketidakstabilan pemerintahan likan teqadi bila sistem presidensial dipadukan dengan sistem multi partai yang cenderung melahirkan )residensial dengan kekuatan minoritas {minority president) dan pemerintahan t^belah {divided government). Yaitu, Presiden yang hanya mendapatkan minoritas di parlemen. Hadimya Presiden minoritas dan pemerintahan terbelah, ditambah minimnya kekuasaan konstitusional, menyebabkan janyak sistem ^Presidensial di negara-negara Amerika Latin gagal menghadirkan demokrasi yang stabil. Penggabungan yang demikian tentunya juga akan berdampak buruk bagi beijalannya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang terdiri dari berbagai macam etnis, suku dan pangsa. Mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien dalam paradigma berfikir sistem pemerintahan Ptesidensil, haruslah dipersiapkan sebaik-sebaiknya oleh para pakar hukum dan lembaga-lembaga yang perwenang untuk memperkuatNegara Kesatuan Republik Indonesia,khususnyakewenangan Presiden

Actions (login required)

View Item