PENERAPAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG DALAM PERKARA NO. 07/KPPU-L/2007

PIITRA, ISWANDI PRIMA (2012) PENERAPAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG DALAM PERKARA NO. 07/KPPU-L/2007. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full text) OK S1 Hukum 2012 Iswandi Prima Putra 07940227.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Kepemilikan saham pada satu atau beberapa perusahaan yang ruang lingkup bisnisnya sejenis baik itu melalui anak perusahaan ataupun tidak adalah merupakan suatu hal yang lazim dalam dunia bisnis. Yang dilarang adalah apabila kepemilikan saham silang tersebut menyebabkan teijadinya pelanggaran kepemilikan saham mayoritas pada satu atau lebih, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan yang menimbulkan penguasaan pada satujenls barang atau jasa tertentu, serta menimbulkan teijadinya kolusi, tukar menukar informasi, serta distorsi pasar. Salah satu contoh pelanggaran dalam bentuk kepemilikan silang saham adalah perkara Temasek Holding, yang melalui dua anak penisahaannya melakukan pembelian saham pada PT. Telkomsel Tbk, dan FT. Indosat Tbk. Yang mana dengan melakukan pembelian tersebut secara tidak langsung Temasek Holding telah melakukan kepemilikan saham silang. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dikaitkan dengan kepemilikan saham silang serta dampak yang ditimbulkan dan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU)terhadap perkara No.07/KPPU-L/2007. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan membandingkan dengan praklek di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelilian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pasal 27 bila dikaitkan dengan kepemilikan silang saham dapat diterapkan, apabila bentuk kepemilikan silang tersebut menimbulkan kepemilikan saham mayoritas, bentuk kepemilikan saham silang yang menyebabkan teijadinya pelanggaran kepemilikan saham mayoritas adalah kepemilikan silang saham pada beberapa perusahaan yang berada dalam bidang usaha yang sejenis atau bidang usaha horizontal yang mana atas kepemilikan silang saham tersebut pelaku usaha memiliki saham mayoritas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang mengakibatkan teijadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan yang dilakukan oleh KPPU sebagai otoritas persaingan usaha dalam perkara ini adalah dengan pendekatan maksimalis rule ofreason bahwa dengan telah terbuktinya tindakan tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut bertentangan dengan hukum,tetapi hams dilihat dulu sejauhmana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU sebagai otoritas persaingan usaha diharapkan dapat meminimalisir tindakan-tindakan anti persaingan yang dapat memgikan negara.

Actions (login required)

View Item