PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TERDAPATNYA UNSUR KELALAIAN ( Study Kasus di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Karimun )

SALDESPAN SYARDJAN, DEBSY (2012) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TERDAPATNYA UNSUR KELALAIAN ( Study Kasus di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Karimun ). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum Reguler Mandiri 2012 Debsy Saldespan Syardjan 07940015.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (0B)

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Dalam hukum pidana, kesalahan pada dasarnya terbagi atas dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kecelakaan lalu lintas termasuk dalam perbuatan yang terjadi karena kelalaian yang dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Khususnya pada faktor manusia, kecelakaan tidak sepenuhnya merupakan kehendak dari pengemudi kendaraan bermotor, sehingga dalam penerapan hukum perlu dilakukan secara tepat dan benar dengan memperhatikan kepentingan terdakwa serta keadilan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini membahas tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) apa saja sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang mengandung unsur kelalaian; (2) bagaimana penanggulangan terhadap sebab-sebab kecelakaan lalu lintas jalan yang mengandung unsur kelalaian; dan (3) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang mengandung unsur kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku; (2) upaya penanggulangan dilakukan secara sistematis oleh kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui pendekatan langsung kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan dan pengayoman, termasuk sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terus dilakukan kepada masyarakat umum, mulai dari pelajar tingkat sekolah menengah atas hingga pendidikan usia dini seperti taman kanak-kanak; dan (3) putusan pengadilan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus berlandaskan pada tujuan hukum, yaitu memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum bagi korban maupun terdakwa.

Actions (login required)

View Item