FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Syamsuardi, syamsuardi (2011) FUNGSI KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2011 Syamsuardi 03940156.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat, Camat memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam Pasal 66 dan sekarang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum sosiologi. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer sebagai data utama. Adapun tugas Camat sebagai perangkat daerah secara hukum menurut Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah: mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Actions (login required)

View Item