PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Sawah Lunto)

WINDY, RAHMADY (2013) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU UNJUK RASA YANG (Studi Kasus Pembakaran Kantor Satuan Lalu Lintas Polresta Sawah Lunto). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201406241004th_skripsi windy.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (620kB)

Abstract

Secara jelas dan tegas Konstitusi Negara menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dapat dilalu melalui tulisan maupun lisan. Salah satu cara megeluarkan pendapat yang sering dilakukan setelah reformasi adalah melalui unjuk rasa atau sering di sebut demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum. Namun aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan pengerusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Salah satu contoh demonstrasi yang berujung pada tindak pidana adalah demonstrasi yang dilakukan oleh warga Kabupaten Sawahlunto Kecamatan Talawi yang merusak bahkan sampai membakar habis Markas Satuan Polisi Lalulintas Polrestata Sawahlunto. Dari uraian tersebut maka menarik untuk membahas mengenai (1) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku unjuk rasa yang bersifat anarkis pada kasus perusakan dan pembakaran kantor Satlantas Sawah Lunto? (1) apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku unjuk rasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dalam dua proses yaitu editing dan coding. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku unjuk rasa yang bersifat anarkis pada kasus perusakan dan pembakaran kantor Satlantas Sawahlunto harus dinilai dari 3 (tiga) aspek yaitu : adanya perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggungjawab dan ketidak adaan alasan pembenar maupun pemaaf. Ketiga aspek tersebut lah yang dapat memutuskan bahwa sebuah pertanggungjawaban pidana dapat dilaksanakan dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah Pertimbangan terhadap aspek yuridis yang mencakup tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembuktian sehingga menimbulkan keyakinan bahwa adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Actions (login required)

View Item