PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4985 K/PID.SUS/2022 TERKAIT PERAMPASAN ASET SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

Hafiz, Aulia (2026) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4985 K/PID.SUS/2022 TERKAIT PERAMPASAN ASET SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI. S2 thesis, Program Magister Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) Full Tesis Hafiz Aulia Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (Bab 1) Bab 1 Hafiz Aulia.pdf - Published Version Download (515kB)
	Text (Bab Akhir) Full Tesis Hafiz Aulia Bab Akhir.pdf - Published Version Download (37kB)
	Text (Daftar Pustaka) Full Tesis Hafiz Aulia Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis Hafiz Aulia.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (921kB)

Abstract

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4985 K/PID.SUS/2022 TERKAIT PERAMPASAN ASET SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI Oleh : Hafiz Aulia Tim Pembimbing: Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH (Pembimbing I) dan Dr. Nani Mulyati, SH, MCL (Pembimbing II) ABSTRAK Ketentuan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencerminkan Upaya Pemberantasan Korupsi secara tuntas, khususnya dalam aspek pemulihan Kerugian Keuangan Negara. Hal ini menjadi tidak efektif apabila tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti berupa harta benda (aset) dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti, tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa barang bukti berupa harta benda (aset) terdakwa tidak tepat diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, sehingga menimbulkan implikasi terhadap mekanisme Perampasan Aset dalam rangka Pemulihan Kerugian Negara. Hal ini terlihat dalam perkara atas nama terpidana Tursiwan Bin Kasmadi, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4985 K/Pid.Sus/2022 tanggal 11 September 2022. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4985 K/Pid.Sus/2022 Yang Menyatakan Aset Terdakwa Tidak Tepat Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti? (2) Bagaimana Implikasi Pertimbangan Hakim Tersebut Terhadap Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara? Karena penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hakim Tersebut Terhadap Mekanisme Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pemulihan Kerugian Negara, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum yuridis normatif. Data penelitian dilakukan dengan pendekatan statute, case, dan conceptual. Wawancara bisa dijadikan data pendukung (empiris kualitatif), tetapi bukan pendekatan utama. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4985 K/Pid.Sus/2022 tersebut cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi semangat pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sehingga Putusan tersebut berpotensi melemahkan optimalisasi asset recovery yang berdampak pada berkurangnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kata kunci; Perampasan Aset, Uang Pengganti. Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item