Implikasi Hukum Penyederhanaan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Serieli, Bawamenewi (2025) Implikasi Hukum Penyederhanaan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. S2 thesis, Program Magister Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) Tesis Final SERIELI BAWAMENEWI Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (Bab I) Tesis Final SERIELI BAWAMENEWI Bab I.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Bab Akhir) Tesis Final SERIELI BAWAMENEWI Bab Akhir.pdf - Published Version Download (36kB)
	Text (Daftar Pustaka) Tesis Final SERIELI BAWAMENEWI Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text (Full Tesis) Tesis Final SERIELI BAWAMENEWI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI” (Serieli Bawamenewi, NIM 2120113008, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025) Birokrasi selama ini identik dengan citra buruknya dalam hal kualitas pelayanan, lambatnya prosedur, inefisiensi, kegagalan pelaksanaan program, kualitas sumber daya manusia, sistem dan tata kerja yang masih kaku dan berbelitbelit ditujukan pada buruknya kinerja Pegawai Negeri Sipil. Masalah birokrasi ini adalah sangat kontras dengan apa yang seharusnya dilakukan dan dicapai oleh birokrasi publik. Menyikapi hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satu di antaranya adalah upaya penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi yang memangkas tingkat unit kerja instansi pemerintah sampai dengan dua tingkatan, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dan penyesuaian sistem kerja instansi pemerintah. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi serta bagaimana dampak hukum penyederhanaan birokrasi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai? Jenis/tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan berupa teknik studi dokumen untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi adalah melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Penyederhanaan struktur organisasi yang dilakukan adalah pemangkasan level unit organisasi perangkat daerah menjadi dua tingkatan, yakni level unit kerja eselon II dan level unit kerja eselon III. Sementara pemangkasan unit kerja dilakukan terhadap pengurangan jumlah unit kerja eselon IV dan eselon V. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya memenuhi kriteria unit kerja jabatan administrasi yang disederhanakan maupun dipertahankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Hal ini telah menyebabkan masih belu semua Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki struktur organisasi sesuai dengan yang diharapkan, yakni sampai dua tingkatan. Hal ini tentu akan berimplikasi pada penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja yang belum maksimal. Kata Kunci: Implikasi, Penyederhan

Actions (login required)

View Item