Perlindungan Hak Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Menurut Kajian Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Febriyani, Dwi (2012) Perlindungan Hak Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota Menurut Kajian Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2012 Dwi Febriyani 0810113258.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Tidak luput pula hak yang terdapat pada anak yang berada di lembaga pemasyarakatan. Secara teori semua hak anak tersebut telah diatur dalam perundang-undangan negara kita, hanya saja permasalahan yang sering timbul mengenai hak anak yang berada di lembaga pemasyarakatan adalah dari segi pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah: Pertama, apa bentuk hak-hak anak selama berada di Lembaga Pemasyarakatan? Kedua, bentuk pelaksanaan hak terhadap anak selama di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota dan bagaimana perlindungan hak tersebut? Ketiga, apa kendala dalam menerapkan perlindungan hak terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pati serta upaya untuk mengatasinya? Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer, yang akan dianalisis dengan peraturan hukum yang berhubungan tentang perlindungan hukum terhadap hak anak pada lembaga pemasyarakatan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang akurat dari segi uraian kata-kata yang diperoleh dari tempat penelitian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan, dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak yang berada di lembaga pemasyarakatan tidak ada bedanya dengan hak anak secara umum. Akan tetapi, dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat pelaksanaan yang kurang optimal, khususnya dalam hal hak anak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk meningkatkan perlindungan hak anak tersebut dibuatlah sebuah Tim Pengamat Pemasyarakatan yang berfungsi untuk mengamati pelaksanaan pemberian hak di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Di samping itu juga dilakukan sistem perwalian yang dapat mengontrol anak yang berada di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan perlindungan hak terhadap anak di lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Actions (login required)

View Item