Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang)

Putra, Dodi (2012) Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2012 Dodi Putra 07140140.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Kondisi umum penegakan hukum di Indonesia sampai dengan saat ini belum membaik, bahkan ada kecenderungan mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara yang melibatkan masyarakat marginal proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan bebas atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang sepatutnya. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah: a) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. b) Sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. c) Kendala yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika dalam hal penegakannya sama dengan hukum sipil, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan, namun tuntutan dan putusan yang diberikan terlalu ringan. Sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ditambahkan sepertiga pidana dari yang diputuskan. Adanya kendala yang dihadapi oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anggota POLRI, baik itu dalam tahap penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, tidak mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan maupun jalannya persidangan tersebut. Saran penulis dalam hal penegakan hukum seharusnya semua institusi penegak hukum harus saling bekerja sama agar tercapainya penegakan hukum dan rasa keadilan bagi semua elemen masyarakat.

Actions (login required)

View Item