Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup

Jaya, Randy Praktika (2010) Peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2010 Randy Praktika Jaya 06940159.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat diinginkan oleh setiap manusia baik itu dari kalangan bawah sampai atas, namun justru kalangan bawah yang banyak tidak bisa menikmati karena mereka termarginalkan di pinggiran kota atau mungkin di rumah padat penduduk yang luput dari perhatian Pemerintah. Isu kelestarian lingkungan hidup memang sudah sepatutnya ditujukan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dunia, khususnya bagi kehidupan rakyat Indonesia. Bapedal adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bapedal mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup baik di pusat secara nasional dan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota (BAPEDALDA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup?, (2) Apa bentuk koordinasi BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup?, (3) Apa saja hambatan yang ditemukan BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini memperlihatkan (1) peran BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat dalam upaya preventif dalam tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup adalah pembinaan dan penegakan hukum lingkungan dan upaya represifnya yaitu melakukan penerapan dan penegakan hukum lingkungan hidup. (2) BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat melakukan kerja sama dalam bentuk mengikutsertakan lembaga terkait seperti kepolisian dan kejaksaan dalam hal penyidikan dan kerja sama dengan WALHI di dalam seminar dan diskusi dalam mencegah tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. (3) BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat menemukan kesulitan dalam menjalankan tugas preventif dan represifnya seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung yaitu PPNS Lingkungan Hidup dan minimnya pengalokasian dana anggaran pemerintah untuk PPNS Lingkungan Hidup. Untuk perbaikan penanggulangan tindak pidana korporasi bidang lingkungan hidup ke depannya BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat (a) harus berperan aktif dalam melakukan tugas dan wewenangnya terhadap modus apa pun, siapa pun, dan instansi atau lembaga mana pun yang terlibat dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan, (b) benar-benar memanfaatkan hubungan kerja sama yang baik secara efisien, teliti dan hati-hati baik kerja sama dengan seluruh pihak nasional maupun internasional sehingga tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup benar-benar dapat diberantas, (c) dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya lebih diperluas dan perlu adanya paradigma baru landasan hukum yang dapat diimplementasikan oleh semua pihak yang terkait dalam menanggulangi tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.

Actions (login required)

View Item