Penerapan Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi

Lukman, Fauzan (2010) Penerapan Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2010 Fauzan Lukman 05140142.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Usaha perasuransian sebagaimana lembaga keuangan lainnya, merupakan cabang industri penting karena dari cabang industri ini diharapkan dapat ditingkatkan pengerahan dana masyarakat untuk kepentingan pembangunan dan untuk menampung segala risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan demikian pada perusahaan asuransi terdapat kepentingan nasional berupa kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat terutama pemegang polis selain kepentingan kreditor dalam kepailitan. Di samping itu perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat yang prestasinya bergantung kepada peristiwa yang belum tentu membuat pemegang polis memiliki kedudukan yang kurang menguntungkan dalam kepailitan. Di dalam skripsi ini penulis membahas masalah yang berkaitan dengan akibat dari penerapan undang-undang kepailitan terhadap perusahaan asuransi berkenaan dengan permohonan kepailitan dan kedudukan perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh perusahaan dengan nasabah asuransi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh nasabah asuransi dalam menghadapi kepailitan perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehingga data yang digunakan penulis hanyalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana analisisnya dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, mengkaji asas hukum dan sinkronisasi hukum serta analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Adapun kesimpulan skripsi ini adalah penerapan undang-undang kepailitan terhadap perusahaan asuransi menimbulkan akibat terhadap permohonan kepailitan yang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan dan mengakibatkan perjanjian asuransi yang telah dibuat antara perusahaan dan nasabah asuransi menjadi berakhir. Kemudian nasabah dapat mengajukan pemenuhan piutangnya sebagai kreditor preferen dan dapat menempuh upaya-upaya yang telah diatur dalam undang-undang kepailitan. Meskipun masih banyak kelemahan dimana terdapat disharmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi, untuk itu perlu segera dilakukan penyempurnaan pada berbagai peraturan yang berkenaan dengan kepailitan terhadap perusahaan asuransi.

Actions (login required)

View Item