Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Novita, Feri (2009) Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2009 Feri Novita 05140167.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Untuk mengatur dan mengemban kepentingan masyarakat di nagari, dibentuk Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, Badan Permusyawaratan Nagari dikenal dengan BPAN yang merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Anak Nagari. Setelah Perda Provinsi ini diubah dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 maka BPAN berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan BAMUS Nagari. Perubahan nama dari BPAN menjadi BAMUS Nagari karena adanya ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (PP No. 72 Tahun 2005). Salah satu fungsi dari BAMUS Nagari adalah menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah (a) Bagaimana peran BAMUS Nagari sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam pembentukan peraturan nagari di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota (b) Bagaimana hubungan kewenangan BAMUS Nagari dengan Wali Nagari sebagai aparatur pemerintahan nagari dalam pembentukan peraturan nagari (c) Apakah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi peran BAMUS Nagari. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang ada. BAMUS Nagari ditempatkan dalam posisi sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. BAMUS Nagari berperan sebagai kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membuat peraturan nagari dan selain itu BAMUS Nagari juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mengenai hubungan BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dapat berupa hubungan yang berbentuk kerja sama/partnership dalam hal membuat peraturan nagari, selain itu juga dalam hubungan yang bersifat pengawasan. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan adalah (1) Memberikan pemahaman nilai serta tugas dan tanggung jawab yang diemban kepada masing-masing anggota BAMUS sebagai perwakilan masyarakat. (2) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. (3) Menyediakan kotak saran sebagai tempat keluhan maupun pengaduan masyarakat nagari. (4) Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin bulanan dengan masyarakat di jorong tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam praktiknya peran BAMUS sebagai lembaga legislasi di Nagari Koto Baru Simalanggang belum optimal jika dibandingkan dengan semasa BPAN.

Actions (login required)

View Item