AKIBAT HUKUM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PADANG DALAM PERKARA NOMOR 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg

Fikar, Mohamad zulfikar Ali (2019) AKIBAT HUKUM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PADANG DALAM PERKARA NOMOR 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan abstrak) cover abstrak.pdf - Published Version Download (459kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab i.pdf - Published Version Download (446kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Penutup) BAB iv.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama dan harta bawaan. Dalam pernikahan poligami maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama, sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai penetapan dan pembagian harta tersebut. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi dan masalah mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses Proses Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg 2) Akibat Hukum yang Timbul dengan Penetapan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normaitf, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa proses berperkara izin poligami di Pengadilan Agama Padang yaitu permohonan izin poligami, pemanggilan para pihak, upaya damai, sidang pemeriksaan, pembuktian, penetapan, biaya panjar perkara dan pelaksanaan poligami yang berpedoman pada Pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40- 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 55- 59 Kompilasi Hukum Islam serta Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menurut hukum acara permohonan poligami di Pengadilan Agama Padang. Akibat hukum atas dikabulkannya perkara izin poligami yaitu istri kedua tidak berhak atas harta bersama istri pertama dan sebaliknya sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak akad perkawinan dengan istri, suami harus menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai kewajiban suami dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Kata Kunci: izin poligami, harta bersama

Actions (login required)

View Item