Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Tun/2023 Terhadap Tanah Dan Benda Yang Berada Diatasnya Yang Sertifikatnya Dibatalkan Oleh Ptun

Syaira, Chairunissa (2026) Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Tun/2023 Terhadap Tanah Dan Benda Yang Berada Diatasnya Yang Sertifikatnya Dibatalkan Oleh Ptun. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (482kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (890kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (563kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (595kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/TUN/2023 yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding terkait sengketa sertifikat tanah, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atas dasar kompetensi absolut. Putusan ini secara yuridis mengembalikan validitas formal Sertifikat Hak Milik Tergugat karena sengketa kepemilikan tanah adat belum diputus oleh Pengadilan Negeri. Namun, putusan ini menyisakan persoalan hukum mengenai status kepemilikan bangunan dan tanaman yang telah didirikan oleh Penggugat di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Penggugat dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum atas aset yang tertanam di atas tanah sengketa tersebut melalui jalur hukum perdata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah potensi penerapan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheiding) dan doktrin Unjust Enrichment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat kehilangan upaya administratif, ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata sebagai Penguasa Beriktikad Baik (Bezitter te Goeder Trouw). Dalam perspektif Hukum Agraria Nasional, kepemilikan bangunan dapat dipisahkan dari kepemilikan tanah. Oleh karena itu, doktrin Unjust Enrichment (Pengayaan Tanpa Sebab) dapat digunakan sebagai dasar gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri agar pemilik tanah memberikan kompensasi yang layak atas nilai bangunan, guna mencegah terjadinya penguasaan aset secara sepihak tanpa kompensasi. Kata Kunci: Sengketa Agraria, Bezitter te Goeder Trouw, Asas Pemisahan Horizontal, Unjust Enrichment, Putusan MA Nomor 289 K/TUN/2023

Actions (login required)

View Item