FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Permana, Dika Putra (2012) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text OK S1 Hukum 2012 Dika Putra Permana 06940093.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan mampu menyeimbangkan kekuatan eksekutif daerah melalui pelaksanaan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara maksimal. Kinerja DPRD dalam pengawasan dinilai belum sesuai harapan, yang terlihat dari masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di era otonomi daerah serta banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Penelitian ini membahas pengaturan fungsi pengawasan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan teori-teori para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fungsi pengawasan DPRD terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun sesudah reformasi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

Actions (login required)

View Item