PENGAWASAN PEMASANGAN LABEL HALAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fircelia, Fircelia (2011) PENGAWASAN PEMASANGAN LABEL HALAL OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2011 Fircelia 07140081.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup strategis, baik dart sudut wilayah maupun dari sudut jumlah penduduk yang cukup besar. Mengingat Indonesia sebagai pasar yang potensial, cukup luas serta menjanjikan, dan sisi lain persaingan dunia bisnis yang dirasakan semakin tajam, menyebabkan pelaku usaha berusaha secara maksimal untuk memperkenalkan setiap produk yang dihasilkan oleh konsumen. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bag! konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan/jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Dipihak lain, pelaku usaha melakukan kiat promosi, serta cara penjualan yang merugikan konsumen. Disisi lain, fenomena ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi tawar yang lemah. Seiring dengan beijalannya waktu Indonesia terus benipaya melindungi kepentingan konsiunen secara menyeluruh, melalui regidasi peraturan nasional dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul"PENGAWASAN PEMASANG LABEL HALAL OLEH BADAN PENGAWAS MAKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA BERKAITAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN". Adapun permasalahannya adalah bagaimana pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia terhadap pemasangan label hatal, bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia terhadap penyalahgunaan label serta apa saja sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang dlberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia bag! pelaku usaha yang melanggar aturan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini, penulis menggimakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data berupa studi lapangan yakni wawancara dan stud! kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan label halal dilakukan oleh adan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia bertugas mengeluarkan sertifikasi halal. Kalau terdapat penyalahgunann label halal oleh pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi administratifsebagai mana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konstimen.

Actions (login required)

View Item