Penolakan Peralihan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Notaris Yang Ditunjuk Majelis Pengawas Daerah

PAHLEVI, M. AFIF AKBAR (2026) Penolakan Peralihan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Oleh Notaris Yang Ditunjuk Majelis Pengawas Daerah. S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER & ABSTRAK) COVER & ABSTRAK - M AFIF AKBAR PAHLEVI.pdf - Published Version Download (693kB)
	Text (BAB I) BAB I - M AFIF AKBAR PAHLEVI.pdf - Published Version Download (594kB)
	Text (BAB V) BAB V - M AFIF AKBAR PAHLEVI.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA - M AFIF AKBAR PAHLEVI.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (Full Text) TESIS MAGISTER KENOTARIATAN M AFIF AKBAR PAHLEVI 2320122026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara protokol notaris sebagai arsip negara. Dalam hal notaris meninggal dunia, protokol notaris wajib dialihkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya penolakan dari notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini : 1.apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penolakan peralihan protokol notaris yang telah meninggal dunia oleh notaris yang ditunjuk majelis pengawas daerah? 2.bagaimana akibat hukum apabila notaris yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah menolak menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia? 3.bagaimana upaya yang dilakukan majelis pengawas daerah dalam menghadapi notaris yang menolak menerima protokol notaris yang telah meninggal dunia? adapun metode penelitiannya adalah Metode Pendekatan metode pendekatan yuridis empiris (emphrical legal research). sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Penolakan penerimaan protokol notaris merupakan pelanggaran kewajiban jabatan yang berpotensi dikenai sanksi administratif, dipengaruhi oleh beban tanggung jawab hukum, keterbatasan sarana, dan risiko hukum akta, serta ditangani MPD melalui pembinaan, teguran, dan sanksi administratif untuk menjamin kepastian hukum. Adapun rekomendasinya adalah Diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai prosedur pelimpahan protokol notaris beserta konsekuensi hukum atas penolakan penerimaannya, disertai pelatihan, pendampingan, serta peningkatan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah secara proaktif melalui mekanisme pendokumentasian dan monitoring guna meningkatkan pemahaman, kepatuhan, manajemen risiko hukum, dan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item