PERGESERAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN AMBANG BATAS PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Taufikul, Hakim (2026) PERGESERAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN AMBANG BATAS PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perubahan design ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga supremasi konstitusi sekaligus pengimbang kekuasaan legislator dalam pembentukan undang-undang, khususnya melalui penerapan doktrin open legal policy. Status quo yurisprudensi MK menunjukkan kecenderungan judicial reistraint yang memberi keleluasaan luas (Presidential Threshold). Konsekuensinya, ketentuan tersebut tetap dipertahankan meskipun menimbulkan problem rasionalitas dalam konteks pemilu serentak, mempersempit hak politik negara, serta memperkuat kecenderungan oligarkis dalam demokrasi electoral. Berangkat dari hal tersebut, kajian ini menelaah peran MK pasca-amandemen UUD 1945 dalam menyeimbangkan prinsip konstitusionalisme dan kebijakan legislatif, dengan fokus pada penerapan doktrin open legal policy terhadap ketentuan presidential threshold yang akhirnya dikoreksi melalui Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024. Penelitian menegaskan bahwa fungsi guardian of the constitution menuntut MK menilai tidak hanya bentuk formal norma tetapi juga kesesuaian substantifnya dengan moralitas, rasionalitas, dan keadilan konstitusional. Formulasi rumusan masalah meliputi: Bagaimana MK menafsirkan dan menerapkan doktrin open legal policy dalam putusan-putusan terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebelum Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024? dan Bagaimana Pergeseran Pertimbangan MK dalam Mengabulkan Permohonan Pengujian Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024? Analisis yuridis-normatif terhadap putusan-putusan terdahulu mengidentifikasi pola judicial restraint yang memberi ruang luas kepada legislator, sehingga presidential threshold dipertahankan meski menimbulkan efek oligarki dan inkonsistensi rasionalitas dalam konteks pemilu serentak. Putusan No.62/PUU-XXII/2024 menandai pergeseran menuju pengujian substantif berdasar tiga parameter konstitusional (rasionalitas, moralitas, dan intolerable injustice) serta mengembalikan fokus pada perlindungan hak politik warga. Pergeseran yurisprudensi MK bukan sekadar perubahan teknis tetapi refleksi pembelajaran institusional yang memulihkan supremasi konstitusi atas diskresi legislatif yang melampaui batas. Rekomendasi menuntut pedoman yurisprudensial yang eksplisit untuk mengoperasionalisasikan batas-batas open legal policy dan sinkronisasi regulasi pemilu yang menjaga inklusivitas demokrasi tanpa mengorbankan efektivitas pemerintahan. Kata Kunci: Open Legal Policy; Mahkamah Konstitusi; Presidential Threshold; Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Actions (login required)

View Item