Konflik Agraria di Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi 2004-2024

Feby, Sonia (2026) Konflik Agraria di Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi 2004-2024. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover & abstrak.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (812kB)
	Text (Bab VI Kesimpulan) BAB VI KESIMPULAN.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA FEBI.pdf - Published Version Download (549kB)
	Text (Full Text) TESIS FULL FEBY (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, pada periode 2004–2024. Konspirasi dan konflik muncul dalam proses penguasaan lahan transmigran oleh pengusaha lokal terjadi dalam rentang waktu dua dekade. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri atas empat langkah yaitu: heuristic, kritik sumber (analisis sumber), interpretasi (analisis sintesis), historiografi. Sumber primer yang digunakan diantaranya: Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi, tentang pembebasan lahan untuk transmigrasi di Kecamatan Maro sebo ulu, Surat Perjanjian Kerjasama antar pemerintah Kabupaten Batanghari dan Bogor, Peta wilayah transmigrasi. Kemudian mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat dalam konspirasi dan konflik tersebut. dengan menggunakan metode sejarah lisan. Kemudian, digunakan konsep konsep kriminologi, sosialogi dan antropologi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan struktural yang menyebabkan konflik agraria menjadi manifestasi dominasi politik agraria di tingkat lokal. Berbagai bentuk perlawanan sosial warga transmigran, mulai dari aksi demonstrasi terbuka hingga perlawanan tersembunyi, menjadi strategi mempertahankan hak dan martabat.Hasil penelitian menunjukkan adanya konspirasi dalam pengusaan tanah transmigran oleh pengusaha lokal yang memanfaatkan power of relations. Junaidi sebagai pengusaha lokal membentuk huubungan konspirasi dengan pemerintah oknum pemerintah daerah dan oknum kepolisian serta preman. Pada sisi lain, masyarakat transmigran melakukan perlawanan mulai dari aksi demonstrasi terbuka dan perlawanan terbuka. Mereka dibantu oleh Walhi Jambi dari aspek hukumnya. Kondisi ini mencerminkan narasi konspiratif sebagai produl rasional yang lahir dari relasi kekuasaan asimetris, ketidakadilan struktural agraria, dan pengalaamn historis kelompok marjinal terhadap “penguasa” ketidakadilan ini menjadi studi historis yang merekonstruksi pengkhianatan sistemik program transmiragrsi. ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga transmigran yang telah memiliki bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat hak milik. Konflik ini juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi dan ketidaknyamanan masyarakat transmigran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program transmigrasi pemerintah yang awalnya bertujuan untuk pemerataan penduduk dan kesejahteraan petani kecil justru menimbulkan konspirasi dan konflik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika konflik agraria di daerah transmigrasi serta menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi hak warga transmigran.

Actions (login required)

View Item