INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH : STUDI TERHADAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015

Istikharah, Istikharah (2019) INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH : STUDI TERHADAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015. Masters thesis, Universutas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER TESIS.pdf - Published Version Download (340kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I pendahuluan.pdf - Published Version Download (421kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI Penutup) BAB VI - penutup.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.doc.pdf - Published Version Download (522kB) | Preview
	Text (Tesis Fulltext) Tesis Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini berawal dari kasus pelanggaran integritas oleh penyelenggara pemilu Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada 2015 di Kabupaten Sijunjung. Pelanggaran yang dilakukan adalah PPS yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, PPS yang melanggar persyaratan untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu/pilkada, yaitu dengan keterlibatannya sebagai anggota partai pilitik dan pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan PPS yang melalaikan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran integritas dan menjelaskan integritas penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengikuti model penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran integritas oleh dua orang anggota PPS di Kabupaten Sijunjung dilakukan karena kurangnya pemahaman PPS terhadap tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu/pilkada, dan tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu/pilkada. Lebih jauh penelitian ini juga menggambarkan konflik kepentingan yang dihadapi oleh PPS dengan Pemerintah setempat (wali nagari) yang berkaitan dengan persoalan integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu/pilkada. Selanjutnya penelitin ini juga memberikan saran kepada KPU bahwa perlunya persyaratan dan regulasi lain untuk menjadi seorang penyelenggara ad hoc. Dan disamping itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi berkaitan dengan rekrutmen badan penyelenggara pemilu ad hoc;

Actions (login required)

View Item