Penanganan dampak erosi dan sedimentasi pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota nusantara (kipp-ikn)

Afriandi, Dedy (2026) Penanganan dampak erosi dan sedimentasi pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota nusantara (kipp-ikn). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1.Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (643kB)
	Text (Bab 1) 2.Bab 1.pdf - Published Version Download (718kB)
	Text (Bab Akhir) 3.Bab Akhir.pdf - Published Version Download (423kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4.Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Tugas Akhir Fulltext) 5.Tugas Akhir Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Ibu Kota Negara menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yaitu Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebagai Amanah Undang-undang tersebut, Ibu Kota Negara direncanakan dipindahkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dan diharapkan dapat menciptakan pusat ekonomi nasional baru serta menciptakan kesejahteraan ekonomi lebih baik antara pulau Jawa dan wilayah di luar Pulau Jawa. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesetaraan; keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas. Kegiatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan dampak perubahan lingkungan yang cukup luas. Maka dari itu diperlukan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan evaluasi dan pengembangan berdasarkan prinsip prinsip perbaikan secara terus-menerus untuk penyempurnaan lebih lanjut. Dalam evaluasi dan pengembangan tersebut instrumen yang sangat berperan adalah pemantauan lingkungan secara rutin. Dampak pematangan lahan dan pembangunan jalan merupakan salah satu yang dapat menyebabkan potensi bajir, erosi dan sedimentasi.Penelitian yang telah dilakukan untuk evaluasi dampak pada penanganan erosi dan sedimentasi memberikan hasil bahwa Hasil pemantauan terhadap kejadian banjir , berdasarkan data rekap bencana Kawasan deliniasi IKN tahun 2025, terdapat pelaporan banjir yang terjadi di Kecamatan Sepaku sebanyak 6 kali dan Kecamatan Samboja sebanyak 1 x. Kecamatan Sepaku berada di DAS Kajian, yaitu di DAS Sanggai, DAS Trunen, DAS Semuntai, dan DAS Pamaluan. Pemantauan terhadap dampak erosi dan sedimentasi menggunakan metode plot erosi pada luas area 10 x 10 meter. Plot erosi terdapat di di 4 (empat) DAS yaitu di DAS Sanggai, DAS Trunen, DAS Semuntai, dan DAS Pamaluan yang mewakili kondisi pematangan lahan terdapat di DAS Trunen. Secara umum, terjadi peningkatan laju erosi dari DAS Kajian. Selain estimasi laju erosi berdasarkan metode USLE, dilakukan pemantauan laju erosi menggunakan pin erosi, dengan karakteristik lahan yang berbeda-beda. Laju erosi di DAS Sanggai berdasarkan pemantauan dengan pin erosi sebesar 15,61 ton/ha/tahun dengan karakteristik lahan yang sudah stabil atau sudah beroperasi, sedangkan pada DAS Trunen dan DAS Pamaluan dengan karakteristik lahan tahap konstruksi jalan mempunyai laju erosi yang cukup besar, yaitu 287,22 ton/ha/tahun dan 435 ton/ha/tahun. DAS Semuntai di lokasi lahan dekat Pembangunan jalan namun mempunyai laju erosi yang tidak besar, yaitu 15,61 ton/ha/tahun. Rekomendasi pengelolaan yang diusulkan adalah teknik konservasi tanah dan air untuk mencegah erosi dan menjaga kelembaban tanah.

Actions (login required)

View Item