PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDIA TERHADAP TUDUHAN TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM KASUS HARDEEP SINGH NIJJAR DI KANADA TAHUN 2023

Afifah, Zhovira (2026) PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDIA TERHADAP TUDUHAN TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM KASUS HARDEEP SINGH NIJJAR DI KANADA TAHUN 2023. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Asbtrak+Cover.pdf - Cover Image Download (1MB)
	Text BAB I PENDAHULUAN (2).pdf - Published Version Download (552kB)
	Text Penutup+Kesimpulan.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI AFIFAH ZHOVIRA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hak untuk hidup adalah hak fundamental dan bersifat non-derogable yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara. Pelanggaran hak ini terjadi pada kasus pembunuhan Hardeep Singh Nijjar di Kanada pada tahun 2023. Hardeep Singh Nijjar merupakan seorang warga negara Kanada sekaligus Ketua Sikh di Kanada, ia ditembak mati oleh dua pria berkewarganegaraan India di dalam mobil pick upnya yang terpakir di Kuil Gurdawara, British Columbia, Kanada. Berdasarkan penyelidikan dari kepolisian Kanada, terdapat dugaan bahwa pemerintah India turut terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Dugaan keterlibatan Pemerintah India dalam tindakan yang berpotensi dikualifikasikan sebagai extrajudicial killing (pembunuhan di luar proses hukum) ini semakin jelas dengan kemunculan dokumen dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) terkait rencana pembunuhan tokoh Sikh di AS, yang menyebut Nijjar sebagai target, sehingga menimbulkan isu tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan extrajudicial killing dalam hukum internasional? Dan bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap tindakan extrajudicial killing dalam kasus pembunuhan Hardeep Singh Nijjar? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pengaturan terhadap larangan extrajudicial killing dalam hukum internasional terdapat pada: ICCPR 1966, Principle on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary, and Summary Executions 1989, dan The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death 2016. (2) Dugaan keterlibatan aktor non-negara dibawah arahan pejabat India berpotensi diatribusikan kepada negara, sehingga memenuhi unsur tanggung jawab negara menurut Pasal 2 Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001, serta atribusi dalam Pasal 4 dan 8 ARSIWA 2001. Apabila terbukti negara India terlibat dalam kasus ini, maka India wajib memberikan full reparation berupa satisfaction, seperti pengakuan pelanggaran atau permohonan maaf formal, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ARSIWA 2001.

Actions (login required)

View Item