PELAKSANAAN HAK IMUNITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA

Zikri, Fauzan Ahadlul (2026) PELAKSANAAN HAK IMUNITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) 2. BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB 4 Kesimpulan dan Saran) 3. BAB 4 Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version Download (540kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (982kB)
	Text (Skripsi Full) 5. Skripsi Full_repaired.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya perlindungan hukum terhadap Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik agar dapat menjalankan fungsinya secara independen tanpa intervensi atau ancaman hukum. Rumusan masalah yang dibahas di penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimana pengaturan hak imunitas Ombudsman dalam peraturan perundang-undangan?. Kedua, Bagaimana pelaksanaaan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?. Kajian teori dalam penelitian ini didasarkan pada lembaga negara, pengawasan, dan pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Pertama, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak imunitas Ombudsman telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, namun dalam pelaksanaannya di Provinsi Jambi masih terdapat kendala interpretasi hukum dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep imunitas fungsional. Kedua, Pelaksanaan hak imunitas Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi penulis menemukan bahwa telah diterapkan, hal ini dapat dilihat dari studi kasus pada perkara perdata gugatan nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sengeti. Hak imunitas bukan bentuk kekebalan mutlak melainkan perlindungan fungsional yang menjamin independensi suatu lembaga negara. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang perlindungan hukum lembaga independen, dan secara praktis berkontribusi pada penguatan penerapan hak imunitas Ombudsman dalam mendukung pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item