Pelaksanaan Aturan Kerjasama Indonesia-india Dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional Narkotika

RIJAL, ASRAF (2026) Pelaksanaan Aturan Kerjasama Indonesia-india Dalam Mengatasi Kejahatan Transnasional Narkotika. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (645kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (611kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengedaran narkotika merupakan kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional, termasuk Indonesia dan India. Letak Indonesia yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional menjadikannya rentan sebagai transit dan pasar peredaran narkotika, sementara India menghadapi permasalahan serupa akibat posisinya yang berdekatan dengan kawasan Golden Crescent dan Golden Triangle yang dikenal sebagai pusat produksi narkotika dunia. Sehingga memerlukan kerjasama yang intensif dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana pengaturan kerjasama Indonesia dan India mengatasi kejahatan narkotika berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional? Kedua, bagaimana pelaksanaan aturan kerjasama Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan narkotika di kedua negara? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti dengan menganalisis bahan hukum primer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan kejahatan narkotika berdasarkan hukum internasional terdapat pada The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988, dan United Nations Convention Against Transnational Organized (UNTOC). Hukum nasional Indonesia tentang narkotika terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2013. Sedangkan hukum nasional di India Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985. Indonesia mengatur peredaran narkotika berdasarkan penggolongan jenis narkotika dengan sanksi berat hingga pidana mati, sedangkan India melalui NDPS Act 1985, menerapkan klasifikasi berdasarkan jumlah narkotika (small hingga commercial quantity) sebagai dasar penentuan pidana. Kerjasama Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan narkotika melalui kerjasama bilateral dengan membuat MoU Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan Narcotics Control Bureau (NCB). Sedangkan regional, dan multilateral melalui organisasi UNODC dengan program yang tujuannya memberantas pengedaran narkotika di Asia.

Actions (login required)

View Item