PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

KHELSYAGENIA, F. DELDNINDA (2026) PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT) DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (794kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (608kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (468kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIP[SI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan halaman 3 poin 4 Surat Edaran No: SE-001/A/JA/02/2019 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Terhadap Benda Sitaan yang menjelaskan setelah menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, jaksa sebagai eksekutor wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah adanya putusan pengadilan. Akan tetapi, pada praktiknya hal ini tidak dilakukan. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejaksaan Negeri Solok. Kedua, apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejaksaan Negeri Solok. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan proses pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejaksaan Negeri Solok. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara semi terstruktur dengan pihak Kejaksaan Negeri Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejaksaan Negeri Solok tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Surat Edaran yang sudah berlaku. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejaksaan Negeri Solok adalah banyaknya perkara narkotika, kesulitan menentukan waktu dengan berbagai kepala instansi yang berwenang, waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat, adanya kendala biaya dan cuaca. Ketiga, upaya yang yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan proses pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kejaksaan Negeri Solok adalah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, melakukan pengawasan terhadap barang bukti narkotika, melakukan evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, dan mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah.

Actions (login required)

View Item