Pemulihan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal Bahan Galian Batuan Di Nagari Lubuk Aluang Kabupaten Padang Pariaman

Sakinah, Ulva Dwi (2026) Pemulihan Lingkungan Akibat Tambang Ilegal Bahan Galian Batuan Di Nagari Lubuk Aluang Kabupaten Padang Pariaman. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover & Abstrak.pdf Download (460kB)
	Text (BAB I (PENDAHULUAN)) BAB I (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (560kB)
	Text (BAB IV (PENUTUP)) BAB IV (PENUTUP).pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Lingkungan hidup merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah di bagian urusan umum pemerintahan bukan bagian pelayanan dasar seperti yang diatur dalam pasal 12 ayat (2) UU Pemda. Penelitian ini membahas tentang dampak tambang illegal bahan galian batuan di nagari Lubuak Aluang yang berada di wilayah sungai batang anai dan peran pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan lingkungan akibat tambang. Pertambangan illegal di nagari lubuak aluang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah sungai seperti salah satu gedung kelas sekolah dasar yang terdampak erosi dan sumur air warga yang volumenya mengecil. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah yaitu yang pertama Bagaimana dampak lingkungan akibat tambang ilegal bahan galian batuan di Nagari Lubuk Aluang? Lalu yang kedua Bagaimana peran pemerintah dalam pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal bahan galian batuan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian menggunkan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan anlisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa yang pertama pertambangan illegal bahan galian batuan di nagari Lubuak Aluang menyebabkan salah satu bangunan sekolah terdampak, selanjutnya dampal lainnya kepada sumur air warga yang dibuat di sekitar tepian aliran sungai batang anai. Lalu yang kedua terkait peran pemerintah daerah dalam pemulihan lingkungan akibat pertambangan ilegal belum terlihat karena tidak adanya dokumen baku mutu kerusakan lingkungan dan program pemulihan lingkungan tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah daerah

Actions (login required)

View Item