Penerapan Hak-Hak Narapidana Menurut Undng-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang

Setiyaza Bakti, Satria (2012) Penerapan Hak-Hak Narapidana Menurut Undng-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 satria Bakti Setiyaza 05940200.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Sebagai negara hukum hak-bak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak bukan terutama di lembaga peryarkatan walaupun narapidana telah melanggar hukum. Narapidana harus disyomi dan diperlakukan dengan adil. Tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakataun adalah merupakan pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia. Dalam menerapkan hak-hak narapidana ini dibutuhkan keprofesionalan dari petugas lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narpidana tidak terlepas dari penerapan bak narapidama di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi keadaanya tidak sejalan dengan apa yang seharusnya diberikan kepada para narapidana. Penyebab pertama adalah masih kurangnya pemahaman petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan dae mengakselerasi hak-hak narapidana, sehingga penerapan hak-hak nrapidana di lembaga pemasyarakatan belum berjalan sebagaiman mestinya sperti pemberian Pembebasan bersyarat(FB), asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan hak napi laimya. Permasalahan pokok dalam peneltian ini ialah Bagaimanakah penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelnt 11 A Padang, apakah kendala penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam menerapkan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridir empiris, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan. Sedangkan sifat penelitan bersifat deskriptif, yung menggambarkan atau memaparkan dan menjelakan objek penelitian secara allekri yang ada kaitannya dengan pemasalahan. Dalam penelitian penulis mencoba menggambarkan bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana dalun Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Pelaksanaa penerapan hak-hak narapidana berpedoman kepoda Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manutia Republik Indonesia Nomor: M.2.PK 04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan benyarat, cati incajelang bebas, dan cuti bersyarat dan keputusan Mentri Kehakiman R1 nomor M-01.PK.03.02 tahun 2001 tentung persyaratan cuti mengunjungi keluarga. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan hak-hak narapidana di lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang telah berjalan dengan sesuai dengan walaupun ada beberapa hak narapidana yang belum terlaksana dengan baik, ini dikarenakan masih banyaknya narapidana yang belum mengerti akan semua hak mereka dan bagai mana prosesnya. Dalam pelaksanaannya masih terdapat keodals dan kesulitan yang mengharubat keberhasilan penerapan hak-hak narapidana yaitu kurangnya tenaga kerja atau pegawai lembaga pernasynrakatan yang belum profesional, kurangnya penyuluhan tentang bak-hak mereka, ini dikarena lembaga pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas yang seharusnya untuk 350 ormug narapidana sekarang sudah mencapai 547 orang sehingga tidak meratanya narapidana yung pahor: akan hak-haknya. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi kinerja dari tenaga kerja atau getugas lembaga pemasyarakatan dalam pemberian penyuluhan sehingga sarapidana pakam dan bisa meminta hak mereka sebagai narpidusa

Actions (login required)

View Item