SINKRONISASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PERSPEKTIF REGELING DAN BELEIDSREGEL

A. FARHAN, AL HUSAINI (2026) SINKRONISASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PERSPEKTIF REGELING DAN BELEIDSREGEL. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (629kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (44kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (173kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran diterbitkan sebagai kebijakan pengendalian belanja kementerian/lembaga. Namun, kebijakan ini menimbulkan persoalan hukum tata negara karena berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan melalui undang-undang atas persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini mengerucut pada dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana sinkronisasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang APBN dalam perspektif regeling dan beleidsregel dan Kedua, bagaimana Keabsahan Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Konteks Kewenangan Presiden sebagai Lembaga Eksekutif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak sinkron dengan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 karena secara substansial mengandung norma yang bersifat regeling, meskipun secara formal diterbitkan sebagai beleidsregel, sehingga berdampak pada perubahan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui DPR. Selain itu, Inpres ini tidak didasarkan pada keadaan mendesak yang membenarkan penggunaan diskresi (freies Ermessen). Adapun saran penelitian ini adalah agar setiap perubahan terhadap APBN dilakukan melalui mekanisme APBN-P atau Perpu serta diperlukan penegasan batas kewenangan peraturan kebijakan dalam sistem hukum nasional guna mencegah penyalahgunaan kewenangan eksekutif.

Actions (login required)

View Item