Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Secara Nikah Sirri Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman

Susanti, Pipi (2012) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Secara Nikah Sirri Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 Pipi Susanti 0810113260.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Permasalahan Hak Asasi Manusia Saat Ini Sudah Menjadi Isu Internasional, Demikian Juga Di Dalam Sistem Hukum Indonesia, Dimana Permasalahan Hak Asasi Manusia Menjadi Penting Untuk Diperhatikan Dalam Setiap Tindakan Dan Kebijakan Yang Akan Diambil Pemerintah, Seperti Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Dari Pernikahan Sirri. Adapun Permasalahan Yang Menjadi Kajian Dalam Skripsi Ini Adalah: Pertama Apa Hak-Hak Anak Yang Dilahirkan Dari Pernikahan Sirri. Kedua Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Dilahirkan Secara Nikah Sirri Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Di Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman. Metode Penelitian Yang Digunakan Bersifat Yuridis Sosiologis (Siciological Research), Dan Sumber Data Berasal Dari Data Primer Dan Data Sekunder. Data Yang Didapatkan Tersebut Dianalisis Secara Kualitatif, Sehingga Diperoleh Gambaran Yang Akurat Dari Segi Uraian Kata-Kata Yang Diperoleh Dari Tempat Penelitian. Berdasarkan Penelitan Yang Penulis Lakukan Dapat Diambil Kesimpulan, Dalam Perspektif HAM Hak Anak Yang Dilahirkan Dari Pernikahan Sirri Sama Dengan Anak Yang Terlahir Dari Pernikahan Yang Sah Menurut Hukum Negara. Tidak Ada Perbedaan Antara Hak Anak Yang Dilahirkan Dari Pernikahan Sirri Dengan Anak Yang Terlahir Dari Pernikahan Yang Sah Menurut Hukum Negara, Karena Status Kedudukan Anak Ini Sama-Sama Anak Sah, Tetapi Dalam Perspktif Hukum Positif Terdapat Perbedaan Yaitu Anak Yang Terlahir Dari Pernikahan Sirri Tidak Mendapatkan Haknya Seperti Akta Kelahiran Yang Diatur Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Anak Ini Tidak Mempunyai Hubungan Keperdataan Dengan Orang Tua Laki-Lakinya Yang Menyebabkan Anak Ini Tidak Mendapatkan Nafkah Dan Warisan Dari Orang Tua Laki-Laki Anak Tersebut Sebagaimana Ketentuan Yang Terdapat Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Karena Perkawinan Yang Dilakukan Tidak Dicatatkan Di KUA. Untuk Meningkatkan Perlindungan Hak Anak Yang Terlahir Secara Nikah Sirri Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Prakteknya Pemerintah Menggunakan Pranata Itsbat Nikah Dan Pengakuan Anak Secara Tertulis Oleh Orang Tua Laki-Laki. Pengakuan Tersebut Disampaikan Ke Kantor Catatan Sipil Dalam Jangka Waktu 30 Hari, Jika Lebih Dari 30 Hari Maka Melalui Ketetapan Dari Pengadilan Agama. Dengan Adanya Ketetapan Tersebut Maka Anak Bisa Mendapatkan Haknya Dalam Mengurus Akta Kelahiran, Warisan Dan Nafkah Dari Orang Tua Laki-Laki.

Actions (login required)

View Item