Perancangan Spin Coater Menggunakan Motor Dc Brushless Dari Hardisk Bekas Dengan Lcd Sebagian Penampil Kecepatan Perancangan Spin Coater Menggunakan Motor Dc Brushless Dari Hardisk Bekas Dengan Lcd Sebagian

Iskandar, Riko (2011) Perancangan Spin Coater Menggunakan Motor Dc Brushless Dari Hardisk Bekas Dengan Lcd Sebagian Penampil Kecepatan Perancangan Spin Coater Menggunakan Motor Dc Brushless Dari Hardisk Bekas Dengan Lcd Sebagian. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2011 Riko Iskandar 07940091.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Terdapat Beberapa Pokok Persoalan Yang Terjadi Pada Pemerintahan Di Daerah Selama Pola Sentralistis Dilaksanakan Yaitu Pertama, Dilihat Dari Segi Substansi, Daerah Kurang Diberikan Keleluasaan Untuk Mengurus Dan Mengatur Rumah Tangganya Sendiri, Semua Masalah Dan Persoalan Diatur Dan Ditentukan Sangat Ketat Dan Kuat Dari Pusat, Timbulnya Ketidakpuasan Di Daerah Terhadap Penetapan Pemerintah Pusat Dikarenakan Aspirasi Aspirasi Daerah Atau Apa Yang Menjadi Keinginan Di Daerah Tidak Sampai Ke Pemerintah Pusat. Oleh Karena Itu Harus Ada Pelaporan Antara Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat Agar Keinginan Dan Atau Aspirasi Dari Daerah Sampai Ke Pemerintah Pusat. Laporan Tersebut Dibuat Oleh Kepala Daerah Berupa Laporan Pertanggungjawaban Kepada DPRD. Permasalahan Yang Diangkat Dalam Penelitian Ini Adalah Bagaimana Perhitungan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang. Bagaimana Konsekuensi Yuridis Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang. Pendekatan Masalah Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Yuridis Empiris Yaitu Pendekatan Yang Dilakukan Dengan Mengumpulkan Peraturan Peraturan Hukum Atau Aspek Hukum Yang Berkenaan Dengan Masalah Dan Dikaitkan Dengan Prakteknya, Sumber Data Yaitu Data Primer Dan Data Sekunder, Alat Pengumpulan Data Yang Digunakan Studi Dokumen Dan Wawancara. Dari Hasil Penelitian Diperoleh Kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Padang Kepada DPRD Kota Padang Telah Mengacu Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Hal Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Seluruh Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Melakukan Penyalahgunaan Keuangan Daerah Yang Dapat Merugikan Keuangan Daerah, Maka Dikenakan Sanksi Berupa Pengembalian Uang Ke Kas Daerah, Penundaan Kenaikan Gaji Serta Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Dan Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun.

Actions (login required)

View Item