Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi Pada Kota Solok Semenjak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Putri Ayu, Faradila (2012) Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi Pada Kota Solok Semenjak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 Faradila Ayu Putri 0810111048.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Secara Tegas lahirnya Undang-Undnang Nomor 32 Tahun 2004(Tentang Pemerintah Daerah ini memberi kewenangan otonomi, pada daerah. dalam arti daerah diberi Kewenangan Mengurus dan Mengatur SemuaUrusan Pemerintah Diluar Yang Menjadi Urusan Pemerintah. Selain Itu Daerah Juga Memiliki Kewenangan Membuat Kebijakan Daerah Untuk Memberi Pelayanan. Peningkatan Peran Serta . Prakarsa Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Bertujuan Pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Agar Otonomi Daerah Dapat Dilakasanakan Sejalan Dengan Tujuan Yang Hendak Di Capai. pemerintah wajib melakukan pengawasan agar kewenangan tersebut tidak mengarah pada kedaulatan, karena pemerintah daerah merupakan sub sistem dari pemerintah nasional. Pengawasan terhadap pemerintah daarah meliputi berbagai aspek pengawasan termasuk aspek pengawasan terhadap peraturan daerah. Pengawasan yang dilakukan atau dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pengawasan yang bersifat preventif dan represil. Untuk mengetahui efektiffatau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Solok terhadap Peraturan Daerah Kota Solok semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Solok terhadap Peraturan Daerah, dan apakah permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Kota Solok terhadap Peraturan Daerah. Penelitian ini penulis lakukan dengan cara menggunakan pendekatan yuridis sesiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Solok dibagi atas 3 (tiga) komisi dimana yang terdiri dari komisi A (Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan), komisi B (Pembangunan dan Kesra), dan komisi C (Ekonomi dan keuangan). Sedangkan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Solok tersebut antara lainnya adalah belum optimalaya pengorganisasian seluruh sumber daya pengawasan, dan penulis pun menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Solok belum berjalan dengan efektif. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini maka diharapkan bagi anggota DPRD untuk memperbaiki rekrutmen politik menjadi faktor yang determinan dalam mempertsuki kinerja lembaga DPRD. Partai politik dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya secara optittal

Actions (login required)

View Item